[Atom feed] Atom [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Research | Other
Number of items: 13.

Research

Aryadi, G. DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI (2000). [Research]

Aryadi, G. and Pudyatmoko, Y Sri PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH BIDANG PERPAJAKAN DI KABUPATEN SLEMAN (2002). [Research]

Aryadi, G. and Pudyatmoko, Y Sri PELAKSANAAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN UU NO 21 TAHUN 1997 JO UU NO 20 TAHUN 2000 DAN PERSEPSI PPAT/NOTARIS TERHADAPNYA DI KABUPATEN SLEMAN (2003). [Research]

Aryadi, G. and Pudyatmoko, Y Sri PEMBERLAKUAN KETENTUAN PASAL 21 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PENANGANAN KORUPSI (2022). [Research] (Unpublished)

Aryadi, G. and Pudyatmoko, Y. Sri PEMETAAN DAN PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA DI KABUPATEN SLEMAN (2006). [Research]

Aryadi, G. and Pudyatmoko, Y. Sri and Chandavashti, Emilia Prasetya PENANGANAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DALAM JUDI ONLINE DI KABUPATEN SLEMAN. [Research]

Aryadi, G. and Pudyatmoko, Y. Sri PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN TANPA IZIN DI KABUPATEN SLEMAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 (2025). [Research]

Aryadi, G. and Sri Pudyatmoko, Y. PENERAPAN KUMULASI SANKSI SECARA EKSTERNAL DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT PEMERINTAH DI KABUPATEN SLEMAN (2016). [Research]

Aryadi, G. and Pudyatmoko, Y Sri PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DIKAITKAN DENGAN KEADILAN MASYARAKAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEJABAT PUBLIK (2023). [Research] (Unpublished)

Pudyatmoko, Y Sri and Aryadi, G. STUDI TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN (2004). [Research]

Aryadi, G. TINJAUAN TERHADAP UU N0. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM PIDANA. [Research]

Aryadi, G. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA "MELARIKAN PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA TIDAK DENGAN KEMAUAN ORANG TUANYA/WALINYA, TETAPI DENGAN KEMAUAN PEREMUAM ITU SENDIRI, DENGAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN DI LUAR NIKAH, DILAKUKAN SECARA BERTURUT-TURUT (STUDI KASUS DI WLAYAH HUKUM PN YOGYAKARTA) (2009). [Research] (Unpublished)

Other

Aryadi, G. (2019) PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN PENEGAK HUKUM KASUS KORUPSI, STUDI TERHADAP KASUS BUDI GUNAWAN DAN SETYA NOVANTO. UAJY.

This list was generated on Wed Jun 24 09:14:26 2026 WIB.