Penelitian dengan judul “PENERAPAN KUMULASI SANKSI SECARA EKSTERNAL DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT PEMERINTAH DI
KABUPATEN SLEMAN” ini berangkat dari keprihatinan terhadap demikian banyaknya persoalan yang
dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi
yang ada di masyarakat semakin menggambarkan betapa masyarakat disuguhkan dengan penyakit
bangsa yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga sekaligus menjadi penyakit yang
mengancam kehidupan masyarakat yang melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaiamana pertimbangan hukum dari hakim
dan pejabat pemerintah yang berwenang melakukan penegakan hukum administrasi dalam
menyelesaikan kasus korupsi? Apakah hakim dan pejabat yang berwenang mempertimbangkan untuk
penerapan sanksi kumulatif eksternal? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim
PN Sleman dan Pejabat Daerah yang berwenang menerapkan sanksi administrasi dalam memutus
perkara tindak pidana korupsi dengan ancaman sanksi kumulatif eksternal. Dari penelitian ini
diketemukan bahwa yang dipertimbangkan oleh hakim terutama hal yang pokok dalam tindak pidana
korupsi seperti unsur melawan hukum, unsur kehendak/niat, unsur merugikan keuangan negara, dan
belum menunjukkan hal lain seperti agar tidak ada pengulangan dan yang lebih luas seperti pendidikan
bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Demikian pula pertimbangan dari pejabat
pemerintah yang berwenang yang mengenakan sanksi administrasi dalam memutus perkara korupsi,
Hakim dan pejabat pemerintah yang berwenang dalam menimbang kemungkinan penerapan sanksi
kumulatif eksternal, yang dilakukan lebih bersifat normatif untuk menjalankan aturan.