Penelitian yang dilakukan dengan mengangkat judul “PERTIMBANGAN HAKIM PRAPERADILAN
DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN APARATUR PENEGAK HUKUM KASUS KORUPSI, STUDI
TERHADAP KASUS BUDI GUNAWAN DAN SETYA NOVANTO” ini berangkat dari keprihatinan
terhadap demikian banyaknya persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memberantas
tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang ada di masyarakat semakin menggambarkan
betapa masyarakat disuguhi dengan penyakit bangsa yang tidak hanya merugikan keuangan negara
tetapi juga sekaligus menjadi penyakit yang mengancam kehidupan masyarakat yang melanjutkan
kehidupan di masa yang akan datang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apa
dasar pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan yang membatalkan keputusan aparatur penegak
hukum dalam penetapan tersangka terhadap BG sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi? Apa
dasar pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan dalam membatalkan keputusan penetapan
tersangka terhadap SN sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi? Apa perbedaan signifikan
antara putusan praperadilan kasus BG dan kasus SN, dan bagaimana jika dikaitkan dengan upaya
pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pertimbangan hakim Praperadilan dalam memutus permohonan praperadilan perkara pidana korupsi.
Dari penelitian diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam kasus BG lebih mengarah kepada
ketidakwenangan pejabat dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, sementara dalam kasus
SN lebih mempertimbangkan soal prosedural dalam penetapan tersangka. Dalam rangka kemungkinan
bila dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi di masa yang akan datang, mestinya penyidik tidak
hanya mengedepankan niat dan keinginan dalam memberantas korupsi, sementara sisi prosedural dan
kecermatan di dalam mencermati ketentuan yang ada mesti harus dilakukan juga.