Studi ini meneliti peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang (RTRW)
sebagai alat untuk mengendalikan konversi lahan pertanian di wilayah
perkotaan yang menghadapi tekanan pembangunan yang kuat. Dengan
menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara dengan Bappeda,
Kantor Tata Ruang dan Tata Lahan, ATR/BPN, dan Kantor Pertanian dan
Pangan, penelitian ini menemukan bahwa peran pemerintah dilakukan melalui
perumusan kebijakan tata ruang, pengaturan zonasi, pengendalian izin
menggunakan KKPR dan RDTR, serta koordinasi antar instansi. Meskipun
Yogyakarta tidak lagi memiliki lahan pertanian berkelanjutan yang ditetapkan
(LP2B), kota ini menerapkan pengendalian melalui perlindungan ruang terbuka
hijau, aturan zonasi yang terperinci, dan pengembangan pertanian perkotaan.
Studi ini menyimpulkan bahwa efektivitas implementasi RTRW terhambat oleh
tekanan investasi yang tinggi dan penegakan hukum yang lemah, dan bahwa
koordinasi yang lebih kuat dan penerapan kebijakan yang konsisten diperlukan
untuk mempertahankan penggunaan lahan yang berkelanjutan.