Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Kepala Desa dalam pelibatan
perempuan di struktur pemerintahan desa sebagai bentuk pemberdayaan
perempuan, dengan studi kasus di Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran,
Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pelibatan perempuan merupakan amanat
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mewujudkan
pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan gender. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Kepala Desa serta faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan
studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan perempuan
telah dilakukan, namun belum optimal akibat hambatan budaya patriarki, beban
ganda perempuan, dan rendahnya kesadaran gender. Diperlukan komitmen
Kepala Desa melalui kebijakan afirmatif dan peningkatan kapasitas perempuan
agar pemberdayaan perempuan dapat terwujud secara berkelanjutan.