Pelanggaran disiplin PNS di Pengadilan Negeri Yogyakarta, seperti keterlam-
batan dan absensi tanpa izin, menghambat kelancaran pelayanan peradilan.
Penelitian hukum empiris ini mengkaji pengaruh sanksi hukuman disiplin ter-
hadap kepatuhan PNS berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021, PERMA No. 10
dan No. 7 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan sanksi disiplin ber-
pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan, ditandai minimnya
pelanggaran berat dan terbentuknya budaya kerja lebih tertib. Namun
ditemukan kendala internal berupa lemahnya konsistensi penegakan sanksi,
kompleksitas perhitungan pelanggaran, dan keterbatasan sistem teknologi
kepegawaian. Kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum
masyarakat dan rumusan PP No. 94 Tahun 2021 yang terlalu luas tanpa pe-
tunjuk teknis memadai. Solusi yang direkomendasikan mencakup penguatan
mekanisme penegakan sanksi, penyederhanaan sistem akumulasi keterlam-
batan, penerapan mekanisme pembinaan, pembaruan sistem informasi kepeg-
awaian, serta peningkatan sosialisasi hukum bagi pegawai guna memperkuat
sistem penegakan disiplin PNS di lingkungan peradilan.