Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai pilar fundamental dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan perwujudan good
governance. Munculnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Paruh Waktu sebagai kategori baru ASN menimbulkan berbagai pertanyaan dan
persoalan dikarenakan hak dan kewajiban PPPK Paruh Waktu belum diatur lebih
lanjut secara rinci. Penulis berfokus pada perlindungan hukum yang didapatkan
PPPK Paruh Waktu dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Penelitian ini
menggunakan metode normatif yang berfokus pada norma hukum, dengan
peraturan perundang – undangan sebagai data utama dan didukung dengan hasil wawancara dengan BKPP Sleman, BKPSDM Kota Yogyakarta, dan BKD DIY.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak PPPK Paruh Waktu masih sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah menerapkan pengaturan PPPK bagi PPPK Paruh Waktu dengan sejumlah penyesuaian. Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap PPPK Paruh Waktu.