Transformasi sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) di Kota
Yogyakarta dari secara manual ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
transparan dan akuntabel. Transformasi tersebut dalam penerapannya menimbulkan
beberapa kendala dalam mewujudkan prinsip efektivitas dan efisiensi, seperti
keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan hambatan infrastruktur
teknologi yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan hasil maksimal
berdasarkan anggaran yang dikeluarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah
normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus di Kota Yogyakarta. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengadaan diukur dari ketepatan
pencapaian sasaran teknis dan manfaat publik, sementara efisiensi difokuskan pada
optimalisasi penggunaan anggaran dan waktu. Sinergi antara sistem SPSE dan
kompetensi para pelaku pengadaan menjadi kunci utama dalam meminimalisir
kegagalan tender serta memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan nilai
tambah yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.