Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian syarat dan prosedur diversi
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak (UU SPPA) dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak menggunakan
kerangka tiga dimensi John Eekelaar, yaitu basic interest, development interest, dan
autonomy interest. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung wawancara
hakim anak sebagai data pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
normatif syarat diversi telah cukup selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi
anak. Pasal 7 ayat (2) berfungsi sebagai penentu awal yang dilengkapi syarat
substantif berupa kewajiban mempertimbangkan Litmas dari Bapas, persetujuan
korban sebagai pemenuhan hak korban, serta kewajiban hakim mempertimbangkan
kondisi individual anak , meskipun inkonsistensi normatif antara Pasal 7 ayat (2)
UU SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi
serta rumusan syarat pengulangan tindak pidana yang terlalu luas masih perlu
diharmonisasi. Prosedur diversi secara normatif juga mencerminkan orientasi
kepentingan terbaik bagi anak melalui kewajiban upaya diversi di setiap tingkatan
pemeriksaan dan bentuk kesepakatan yang rehabilitatif, meskipun belum adanya
kewajiban penilaian kondisi psikologis anak sebelum musyawarah diversi masih menjadi celah normatif yang perlu mendapat perhatian.