Penelitian ini menganalisis penguatan asas Habeas Corpus dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 (KUHAP 2025) sebagai instrumen
perlindungan hak asasi manusia terhadap penahanan sewenang-wenang. Asas
Habeas Corpus merupakan prinsip fundamental yang menjamin hak setiap individu
untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan melalui mekanisme yudisial
yang cepat, efektif, dan independen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui
analisis komparatif antara KUHAP 1981 dan KUHAP 2025. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun KUHAP 2025 menghadirkan pembaruan dalam
aspek sistematika, efisiensi administratif, serta penguatan kontrol yudisial secara
prosedural, pengaturan tersebut belum mencerminkan penguatan substantif
terhadap asas Habeas Corpus. Mekanisme praperadilan dalam KUHAP 2025 tetap bersifat reaktif, tidak mewajibkan pengawasan yudisial secara otomatis sejak awal
penangkapan, serta masih membatasi akses terhadap upaya hukum melalui finalitas putusan dan pembatasan pengajuan permohonan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHAP 2025 belum sepenuhnya mengadopsi prinsip Habeas
Corpus secara komprehensif dan belum mampu memberikan perlindungan optimal terhadap hak kebebasan individu dari praktik penahanan sewenang-wenang.