Adopsi Klausula Hardship dalam Sistem Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia.
Penelitian ini mengkaji bagaimana hakim di Indonesia mempertimbangkan klausula
hardship baik yang dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak maupun yang
diadopsi secara implisit melalui pilihan hukum, praktik bisnis, atau prinsip
internasional serta apakah perbandingan klausula tersebut sejalan dengan asas itikad
baik.Tujuan penelitian adalah menganalisis pertimbangan yudisial terhadap klaim
hardship, membandingkan penerapan hardship eksplisit dan implisit, serta
merumuskan rekomendasi kebijakan berdasar rujukan internasional (mis. UPICC,
praktik ICC, dan CISG).Metode yang digunakan adalah pendekatan
normatifkualitatif studi kepustakaan, analisis putusan pengadilan dan arbitrase, Data
dianalisis secara komparatif menggunakan kerangka teori itikad baik, force majeure,
dan prinsip-prinsip internasional.Hasil menunjukkan hakim Indonesia sering
menggunakan asas itikad baik (Pasal 1338 (3) KUHPerdata) dan analogi force
majeure karena belum ada pengaturan eksplisit. Untuk hardship eksplisit,
pengadilan lebih menghormati mekanisme renegosiasi dan penyesuaian yang
disepakati untuk adopsi implisit, hakim mensyaratkan bukti ketat perubahan
keadaan harus fundamental, tak terduga, di luar kendali pihak, disertai bukti
kerugian nyata dan upaya mitigasi/renegosiasi. Rujukan UPICC dan praktik ICC
memberikan kerangka yang lebih jelas dibanding CISG Pasal 79. Adopsi eksplisit
meningkatkan kepastian adopsi implisit memberi fleksibilitas namun menimbulkan
ketidakpastian.Kesimpulan Adopsi klausula hardship sesuai dengan asas itikad baik
dan diperlukan dalam pembaruan hukum kontrak Indonesia. Rekomendasi
kodifikasi klausula hardship mengacu UPICC, pedoman Mahkamah Agung untuk standar pembuktian, dan praktik kontrak yang mencantumkan klausula hardship
rinci untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan kontraktual.