Tesis ini berjudul “Dampak Yuridis Kewenangan Sentralisasi oleh Pemerintah
Pusat Dalam Mengatasi Konflik Lingkungan di Kabupaten Toba”. Tesis ini
bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji dampak dari penerapan kewenangan
sentralisasi dan alasan kewenangan penegakan hukum dalam mengatasi konflik
lingkungan di daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang -
undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan teleologis. Sumber datanya
adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan
wawancara dengan para narasumber. Data sekunder terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis menggunakan metode analisis
hukum. Hasil penelitian pada tesis menunjukkan bahwa dampak kewenangan
sentralisasi adalah terjadinya kebuntuan di Dinas Lingkungan Hidup dalam
menyelesaikan konflik, lambatnya proses penyelesaian konflik, pencemaran
lingkungan yang berkepanjangan dan konflik yang berkepanjangan. Alasan
penegakan hukum menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah akibat dari faktor
penegak hukum yaitu PPNS yang belum tersedia di daerah serta sarana dan fasilitas
yang tidak terdapat di daerah.