Kekayaan Intelektual merupakan salah satu aset strategis dan bernilai ekonomi yang memberikan manfaat bagi pencipta maupun pemegang haknya. Salah satu manfaatnya yaitu Kekayaan Intelektual dapat digunakan sebagai jaminan fidusia
dalam suatu pembiayaan perbankan. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang telah memberikan landasan pelaksanaan lelang jaminan fidusia dengan Kekayaan Intelektual sebagai objek lelangnya.
Sampai saat ini, belum ada satu pun bank yang melaksanakan lelang jaminan fidusia
khususnya untuk objek berupa Kekayaan Intelektual maupun menjadikannya
sebagai agunan atau jaminan pembiayaan perbankan. Tesis ini bertujuan untuk
mengetahui dan mengkaji bagaimana perbedaan proses lelang eksekusi benda
berwujud dengan lelang eksekusi benda tidak berwujud dan mengetahui faktor-
faktor apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan lelang atas jaminan fidusia yang
berupa Hak Cipta dan Paten. Penelitan ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang terdiri atas bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa prosedur pengajuan permohonan lelang serta pelaksanaan lelang antara
benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud pada prinsipnya
adalah sama. Pelaksanaan lelang sejalan dengan teori kemanfaatan dimana telah
memberikan manfaat berupa perlindungan hukum dan kepastian hukum baik untuk
kreditor maupun debitor. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan lelang atas jaminan fidusia yaitu kendala yuridis dan kendala teknis. Kendala yuridis
berupa pengaturan yang belum cukup memberikan manfaat yang optimal tidak sejalan teori kemanfaatan. Kendala teknis seperti perbankan yang enggan untuk
menerima Kekayaan Intelektual sebagai agunan dan kultur masyarakat Indonesia yang berbeda dengan kultur masyarakat negara maju dapat memunculkan masalah kepastian hukum dan manfaat sosial.