Marak terjadinya penahanan ijazah oleh perusahaan sebagai jaminan kerja yang
melanggar hak pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
Praktik ini muncul karena penahanan ijazah tidak diatur secara eksplisit dalam UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mengakibatkan
adanya kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan
sumber bahan hukum dari studi kepustakaan dan wawancara para ahli. Hasil
penelitian mengemukakan bahwa penahanan ijazah saat ini belum diatur secara
jelas pada hukum ketenagakerjaan, hanya diatur pada SE Menaker Nomor
M/5/HK.04.00/V/2025. Surat edaran ini tidak bisa mengikat dan memberikan
sanksi bagi perusahaan yang melanggar. Dibuatnya SE Menaker Nomor
M/5/HK.04.00/V/2025 juga tidak memberikan dampak efektif dalam penegakan
hukum praktik penahanan ijazah. Misalnya di Kota Surakarta kehadiran surat
edaran ini hanya memberikan pengaruh kepada pekerja untuk lebih melek hukum,
tetapi dalam penegakan hukum Disnaker Kota Surakarta menggunakan Perda Kota
Surakarta Nomor 1 Tahun 2023 untuk memberikan sanksi bagi perusahaan yang
melanggar.