Kesadaran masyarakat global terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
menjadikan Human Rights Due Diligence (HRDD) menjadi standar penting
dalam praktik bisnis perusahaan multinasional. Dalam konteks ini,
mekanisme whistleblower memiliki peran penting sebagai alat deteksi dini
dalam penanganan dugaan pelanggaran, khususnya di perusahaan
multinasional sektor pulp dan kertas yang rentan terhadap pelanggaran
HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan mekanisme
whistleblower sebagai komponen HRDD pada perusahaan multinasional di
Sumatera, Indonesia yang beroperasi di sektor pulp dan kertas. Penelitian ini
dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif-empiris berdasarkan
perspektif hukum internasional dan nasional serta dalam praktiknya secara
nyata melalui data empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan HRDD melalui whistleblower mechanism telah sepenuhnya diterapkan oleh perusahaan. Namun, karena lemahnya penegakan hukum nasional terkait, perusahaan multinasional cenderung lebih mendasarkan kebijakan nya pada
regulasi internasional. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi nasional agar mekanisme whistleblower dapat berperan secara efektif
sebagai bagian dari instrumen HRDD dalam praktik bisnis multinasional di Indonesia.