Penerapan asas itikad baik dalam kontrak kerja konstruksi, terutama terkait pemutusan kontrak secara sepihak yang kerap menimbulkan sengketa. Dalam hukum perjanjian Indonesia, asas itikad baik ditegaskan sebagai prinsip
fundamental yang mengarahkan pelaksanaan perjanjian secara jujur, wajar, patut, dan berkeadilan. Dalam praktik, parameter itikad baik sering dinilai berbeda-beda
sehingga berpengaruh pada konsistensi putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis apakah pemutusan kontrak kerja konstruksi secara sepihak
bertentangan dengan asas itikad baik dan mengkaji penerapan asas itikad baik pada
tahap perundingan, pelaksanaan, serta penyelesaian sengketa. Metode yang
digunakan adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis,
bersumber pada data sekunder, serta menelaah praktik melalui studi putusan MA
No. 672 K/Pdt/2020 dan PN Bandung No. 198/Pdt.G/2020/PN Bdg. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemutusan kontrak sepihak tidak otomatis
bertentangan dengan hukum, tetapi dapat menjadi pelanggaran asas itikad baik
apabila dilakukan tanpa prosedur yang disepakati dan mengabaikan prinsip
keadilan. Pada Putusan MA No. 672 K/Pdt/2020, pemutusan dinilai tidak sah karena mengabaikan kewajiban pemberitahuan tertulis 14 hari serta tidak mempertimbangkan faktor keadaan kahar (force magure). Putusan PN Bandung No.198/Pdt.G/2020/PN Bdg menilai tindakan pemutusan memenuhi standar itikad baik karena didahului mitigasi yang patut meliputi evaluasi, teguran, dan verifikasi progres. Kesimpulannya, itikad baik perlu diimplementasikan secara konsisten pada tiga tahap kontrak: pra-kontrak, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa.