Fenomena meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa
Yogyakarta yang memiliki proporsi penduduk lansia tertinggi secara nasional. Kabupaten Sleman
salah satu daerah di DIY yang berupaya mewujudkan kesejahteraan lansia melalui program Sekolah
Lanjut Usia (Sekolah Lansia), yaitu pendidikan nonformal yang bertujuan memberdayakan lansia
agar tetap aktif, produktif, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Sekolah Lansia dalam rangka pemenuhan hak-hak lansia
di Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2021 serta
mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penyelenggaraannya. Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perda DIY Nomor 3
Tahun 2021 telah berupaya melaksanakan program Sekolah Lansia yang tidak hanya berorientasi
pada perlindungan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup lansia
secara komprehensif. Namun, dalam praktiknya penyelenggaraan Sekolah Lansia di Kabupaten
Sleman belum sepenuhnya berjalan optimal. Kendala internal meliputi keterbatasan alokasi
anggaran, keterbatasan jumlah pengajar. Selain itu, kendala eksternal berupa rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkelanjutan bagi lansia,