Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud nyata dari
pelaksanaan kedaulatan rakyat diringkat daerah dalam sistem demokrasi Indonesia.
Namun, dalam praktik penyelenggaraannya masih sering ditemukan pelanggaran
terkhusunya yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang seharusnya bersikap
netral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah dalam menangani tindak pidana pemilihan yang
dilakukan oleh aparat pemerintah pada Pilkada Serentak Tahun 2024 serta menilai
efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap
peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Bawaslu, literatur hukum yang
relevan, dan wawancara dengan pihak Bawaslu Jateng. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi memiliki peran penting dalam penanganan
tindak pidana pemilihan melalui fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan.
Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi kendala, antara lain
keterbatasan kewenangan dalam tahap penegakan hukum serta perlunya sinergi
yang lebih kuat dengan Sentra Gakkumdu. Penelitian ini menegaskan bahwa
penguatan aspek hukum dan kelembagaan Bawaslu menjadi hal yang penting untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan tindak pidana pemilihan di masa mendatang