Indonesia sebagai negara hukum dan kesejahteraan. Indonesia memiliki cita-cita
menyejahterakan rakyatnya salah satu caranya adalah melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP), terutama pekerjaan konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan asas kemanfaatan
sebagai salah satu prinsip dasar pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas kemanfaatan pada pekerjaan konstruksi PBJP di Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta mengidentifikasi kendala dan upaya mengatasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan keterangan narasumber yang relevan. Temuan utama penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mengedepankan asas kemanfaatan yang terbukti juga berkaitan erat dengan prinsip PBJ yang lain yaitu efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas pekerjaan konstruksi.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan guna mengoptimalkan pelaksanaan asas kemanfaatan demi terwujudnya tujuan kesejahteraan negara.