Penelitian ini membahas kebijakan pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor
dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bengkayang. Latar
belakang penelitian ini didasari oleh perubahan sistem pemungutan pajak daerah
setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan
mekanisme bagi hasil menjadi sistem opsen pajak. Penelitian ini menggunakan
metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta
didukung oleh hasil wawancara untuk memperkuat data dan analisis mengenai
pelaksanaan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor telah
berjalan, walaupun masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan wajib
pajak dan kurangnya sosialisasi tetapi pendapatan daerah meningkat dengan adanya
sistem opsen pajak kendaraan bermotor. Pemerintah daerah berupaya mengatasi hal
tersebut melalui peningkatan pelayanan dan edukasi masyarakat dalam sistem
pembayaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan opsen pajak
kendaraan bermotor untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah serta kemandirian
fiskal Kabupaten Bengkayang.