Pemenuhan hak atas status kewarganegaraan merupakan hak fundamental yang
dijamin dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989, khususnya Pasal
7 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap anak harus didaftarkan segera setelah
kelahirannya dan berhak atas nama serta kewarganegaraan.Penelitian ini membahas
pemenuhan hak atas status kewarganegaraan terhadap bayi pengungsi Rohingya
yang dilahirkan di Indonesia,baik dari perkawinan antara sesama pengungsi
maupun antara pengungsi Rohingya dengan Warga Negara Indonesia (WNI), serta
hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.Penelitian ini menggunakan
metode penelitian normatif dengan mengkaji instrumen hukum Internasional dan
nasional,serta didukung dengan wawancara narasumber terkait.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara pihak Convention on the Rights of
the Child memiliki kewajiban menjamin setiap bayi memperoleh kewarganegaraan
dan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless).Namun, pelaksanaannya
masih terkendala karena Indonesia menganut asas ius sanguinis dan belum
memiliki peraturan pelaksana, bayi hasil perkawinan antar sesama pengungsi tetap
stateless,sedangkan bayi hasil perkawinan antara pengungsi Rohingya dan WNI
dapat memperoleh kewarganegaraan melalui ibu yang berkewarganegaraan
Indonesia.Hambatan utama mencakup hambatan hukum,administratif,politik,
pandangan negatif dan kecemburuan sosial.