Regulasi mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia masih
berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, dalam konteks ekonomi digital, undang-undang ini perlu dikombinasikan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk menganalisis merger platform digital berskala besar, seperti GoTo dan Grab. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk menilai, menyetujui, menolak, atau memberikan persetujuan bersyarat atas merger, sekaligus menjaga kepentingan konsumen, mitra pengemudi, dan pelaku UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor
57 Tahun 2010 dan Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023 mendukung KPPU dalam
menetapkan ambang batas aset dan penjualan, serta menilai konsentrasi pasar melalui Indeks
Herfindahl-Hirschman dan pendekatan rule of reason. Dalam ekosistem digital multi-layanan
yang mencakup ride-hailing, e-commerce, fintech, dan logistik, penilaian merger tidak hanya mempertimbangkan dominasi pasar secara konvensional, tetapi juga penguasaan data, algoritma, dan efek jaringan. Data menunjukkan tingginya konsentrasi pasar GoTo dan Grab, yang berpotensi menimbulkan monopoli terselubung. Oleh karena itu, evaluasi merger memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan preventif, yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan digital, agar persaingan usaha tetap sehat dan kepentingan publik terlindungi di era ekonomi digital yang kompleks.