Penelitian ini menganalisis keabsahan yuridis penerbitan Sertifikat Hak Guna
Bangunan (HGB) atas kawasan laut, menyoroti konflik antara hukum agraria
nasional dan hukum kelautan yang menetapkan laut sebagai wilayah kedaulatan
negara (Perairan Nusantara/Laut Teritorial). Metode penelitian normatif-yuridis
dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan untuk
menganalisis data melalui studi pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa penerbitan
HGB tidak sah jika dilakukan langsung di atas kawasan laut yang masih tunduk pada
aturan hukum kelautan, sebab status tanah di bawahnya merupakan Tanah Negara
yang terikat pada hukum laut. Keabsahan penerbitan HGB atas kawasan laut hanya
dapat dipertimbangkan apabila kawasan tersebut telah mengalami perubahan status
hukum dari perairan menjadi daratan, yang merupakan proses fungsional dan adaptif
untuk mendukung pembangunan ekonomi. Tergantung pada pemenuhan prinsip
rencana tata ruang dan perizinan yang disepakati oleh otoritas pertanahan dan
kelautan. Tanpa pemenuhan syarat-syarat tersebut, penerbitan HGB merupakan
pelanggaran terhadap hukum positif Indonesia.