Penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dari perspektif Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi dan menjelaskan implikasi dari implementasi tersebut terhadap penerimaan dari sektor
perpajakan dan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan pendekatan case study. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan Bupati Kabupaten Mappi selaku kepala daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mappi selaku dinas terkait. Data pendukung lainnya yang akan digunakan adalah data realisasi
pajak dan retribusi daerah dari tahun 2019-2024. Hasil penelitian ini adalah UU
HKPD telah diimplementasikan dalam Perda Kabupaten Mappi No. 13 Tahun 2023
namun pelaksaan efektifnya baru dilaksanakan pada tahun 2025. Selain itu,
implikasi dari penerapan UU HKPD adalah percepatan penerimaan daerah melalui
skema opsen dan terbukanya peluang untuk penerimaan daerah dari retribusi-
retribusi yang diubah melalui UU HKPD.