Tesis ini berjudul “Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 90/Puu-Xxi/2023”. Tesis ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana progresivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi terealisasi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta menetapkan batas-batas penerapan
kewenangan tersebut dalam konteks judicial review agar supremasi konstitusi tetap terjaga, sekaligus
diharapkan dapat memberikan sumbangan teori dalam bidang hukum Tata Negara serta manfaat praktis
bagi para pembuat kebijakan, institusi terkait, dan masyarakat luas dalam memahami dan mengelola
kewenangan MK secara optimal dengan menghormati prinsip pemisahan kekuasaan demi mendukung
perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual
approach), melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi, regulasi terkait, dan literatur hukum yang
relevan. Sumber bahan penelitian ini terdiri dari bahan sekunder dan bahan primer; bahan sekunder
diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
sedangkan bahan primer merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan
pengadilan, serta dokumen resmi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi
dalam putusan ini menunjukkan kecenderungan untuk memperluas kewenangannya secara progresif
dengan menafsirkan norma hukum secara dinamis, yang berdampak pada perubahan paradigma judicial
review dan penguatan perlindungan hak konstitusional, serta terdapat batas-batas sejauh mana Mahkamah
Konstitusi dalam melakukan progresivitas kewenangannya. Namun, progresivitas kewenangan ini juga
menimbulkan kontroversi terkait batas kewenangan dan prinsip pemisahan kekuasaan. Kesimpulannya,
Mahkamah Konstitusi perlu menerapkan langkah-langkah pengawasan kewenangan agar tetap menjaga
keseimbangan fungsi konstitusional dan legitimasi lembaga.