Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan,
termasuk dalam mekanisme kontraktual yang kini dapat dilaksanakan secara elektronik melalui
pemanfaatan tanda tangan elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis
kepastian hukum serta kedudukan dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam kontrak bisnis
secara elektronik, khususnya terkait risiko hukum yang timbul apabila kontrak tidak sah serta
berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,
serta didukung dengan wawancara terhadap praktisi hukum dan pejabat pemerintah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda
tangan basah apabila memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022, dan juga sudah tersertifikasi oleh Badan
Sertifikasi Elektronik (BSrE). Sertifikasi menjamin verifikasi identitas, penguasaan kunci privat, serta
keaslian dan integritas dokumen. Namun, praktik penggunaannya masih menghadapi kendala berupa
keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi hukum digital, disharmoni regulasi, serta belum jelasnya
kedudukan akta otentik oleh notaris. Risiko yang muncul meliputi keraguan atas identitas penanda
tangan, keaslian dokumen, hingga potensi batalnya kontrak apabila tidak sesuai Pasal 1320 KUH
Perdata. Selain itu, posisi tanda tangan elektronik yang lemah di pengadilan berpotensi menimbulkan
kerugian ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan sistem sertifikasi, dan
peningkatan literasi hukum digital untuk memberikan kepastian hukum yang optimal.