Saat ini terdapat beberapa perusahaan di wilayah Kabupaten Bantul yang baru
mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Akan tetapi, pekerja tersebut belum
terdaftar pada progam lain dalam BPJS Ketenagakerjaan. Faktanya sampai dengan
saat ini pelaku usaha atau perusahaan masih banyak yang belum menyadari akan
pentingnya manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masih banyak pekerja
khususnya pada wilayah Kabupaten Bantul yang belunm terdaftar pada BPJS
Ketenagakerjaan. Peneliti menggunakan metode penelitian empiris yang berarti
Peneliti melakukan penelitian di lapangan khususnya mengambil data primer dari
Cv. Lilin Terang Bantul, Kantor Disnakertrans Bantul serta Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Bantul dengan metode wawancara. Hasil dan pembahasan
penelitian tesis ini yaitu : 1) Pertanggung jawaban hukum perusahaan atas
kecelakaan kerja terhadap pekerja yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
yaitu merujuk pada Pasal 1367 KUHPerdata yang pada intinya menyatakan bahwa
subyek hukum bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh subyek
hukum lain yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dalam menjalankan
pekerjaan, pekerja mendapat perlindungan atas keselamatan kerja sebagaimana
diatur dalam Pasal 86 UU Ketenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa
setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan
kerja; 2) Implikasi hukum terhadap perusahaan apabila belum mendaftar BPJS
Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU BPJS yang pada intinya menyatakan bahwa perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, denda
maupun tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Selain sanksi administratif serta
sanksi pidana sebagaimana tersebut diatas, pekerja yang tidak terdaftar BPJS
Ketenagakerjaan juga memiliki hak gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.