Permasalahan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) semakin kompleks seiring meningkatnya timbulan sampah yang tidak
sebanding dengan kapasitas pengelolaannya, terutama pasca penutupan TPA
Piyungan pada 2023 yang memicu krisis sampah di berbagai lokasi. Sebagai
urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pengelolaan sampah
menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, sementara Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DIY memiliki fungsi strategis dalam
melakukan pengawasan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan
DPRD DIY dalam pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan
regional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, didukung data sekunder dari literatur serta
wawancara dengan Ketua Komisi C DPRD Provinsi DIY. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa DPRD Provinsi DIY telah menjalankan pengawasan
melalui berbagai instrumen seperti rapat kerja, rapat dengar pendapat,
pembentukan pansus, dan peninjauan lapangan, serta menghasilkan rekomendasi strategis terkait pengelolaan sampah regional. Namun, efektivitas
pengawasan masih terkendala oleh disharmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas, dan minimnya tindak lanjut eksekutif. Dengan demikian, pengawasan DPRD Provinsi DIY memiliki peran penting dalam menjaga
akuntabilitas pengelolaan sampah, meskipun efektivitasnya perlu diperkuat agar mampu menjawab kompleksitas persoalan persampahan secara terpadu dan berkelanjutan.