Penelitian ini membahas larangan kepemilikan hak milik atas tanah bagi
masyarakat berketurunan Tionghoa di Kota Yogyakarta yang didasarkan pada
Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975. Instruksi
tersebut melarang warga keturunan Tionghoa memiliki hak milik atas tanah di
wilayah DIY, sehingga menimbulkan ketidakselarasan dengan UUPA 1969 yang
menegaskan prinsip kesetaraan warga negara dalam kepemilikan tanah. Penelitian
ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melalui studi pustaka serta
wawancara dengan pejabat terkait dan warga keturunan Tionghoa. Hasil penelitian
menunjukan bahwa larangan tersebut menimbulkan berbagai praktik penyeludupan
hukum seperti pinjam nama, perjanjian bawah tangan, hingga praktik suap. Selain
itu kebijakan ini menimbulkan diskriminasi hukum dan berpotensi mengganggu
kepastian hukum. Oleh karena itu, kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali agar
selaras dengan prinsip konstitusi dan UUPA serta menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara.