Ketentuan pembiayaan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(PTSL) merupakan hal penting yang berkaitan dengan keadilan dan kepastian
hukum dalam proses sertifikasi tanah namun demikian, ditemukan adanya
inkonsistensi antara Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017 dengan
Keputusan Bersama Menteri ATR/BPN Nomor 25/SKB/V/2017 mengenai besaran
biaya persiapan pelaksanaan Program PTSL. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keabsahan dari ketentuan pembiayaan PTSL yang diatur dalam
Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis Peraturan Perundang-
undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 75
Tahun 2017 mengandung norma yang bertentangan dengan Keputusan Bersama
Menteri ATR/BPN, khususnya terkait ketentuan penambahan biaya berdasarkan
musyawarah masyarakat. Hal ini dinilai melanggar asas kejelasan rumusan dan asas
keserasian dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, Peraturan Bupati
tersebut dinyatakan cacat secara formil dan materiil karena tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya tidak mencerminkan
keadilan bagi masyarakat.