Kebutuhan akan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di
Kota Yogyakarta menghadapi tantangan serius akibat keterbatasan lahan dan
tingginya harga properti. Pemerintah merespons persoalan tersebut dengan
membangun rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), salah satunya Rusunawa
Bener. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyediaan rumah susun bagi
MBR di Rusunawa Bener Kota Yogyakarta serta meninjau kesesuaiannya
dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2019 sebagai delegate legislation. Penelitian ini
menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan, disertai studi lapangan berupa wawancara dengan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Rusunawa Bener dan penghuni. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyediaan dan pengelolaan Rusunawa Bener telah dilaksanakan sesuai
regulasi, terbukti dari proses seleksi penghuni yang ketat, tarif sewa yang terjangkau, dan pengelolaan yang efisien. Namun, masih ditemukan kendala dalam pengelolaan, seperti keterlambatan pembayaran sewa, persoalan internal antar penghuni, serta pengelolaan sampah. Solusi yang diterapkan meliputi penerapan sistem pembayaran digital, pembentukan paguyuban penghuni, serta pengelolaan sampah yang inovatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rusunawa Bener merupakan model ideal penyediaan hunian vertikal bagi MBR di perkotaan yang patut direplikasi di daerah lain.