Penelitian ini membahas tanggung jawab produsen terhadap konsumen
atas efek samping penggunaan kosmetik berbahaya tanpa izin produksi. Kosmetik
ilegal sering mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon, serta
tidak mencantumkan informasi produk yang memadai. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji bentuk tanggung jawab produsen berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengevaluasi
perlindungan hukum terhadap konsumen. Metode yang digunakan adalah
pendekatan yuridis normatif dan empiris melalui penyebaran kuesioner. Hasil
menunjukkan 61% responden mengalami efek samping, namun hanya 68% yang
memperoleh pertanggungjawaban dari produsen. Hal ini mencerminkan masih
lemahnya pelaksanaan tanggung jawab produsen. Diperlukan pengawasan ketat
dan peningkatan kesadaran hukum untuk melindungi konsumen dari produk
kosmetik ilegal.