Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas,
dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu aspek penting dalam mendukung
pembangunan nasional adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
yang menetapkan bahwa proses pengadaan didanai melalui APBN/APBD serta harus dilakukan
secara efisien dan bertanggung jawab. Proses ini mencakup tahapan perencanaan, pemilihan
penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima barang atau jasa. Untuk mendukung
transparansi dan efektivitas dalam proses ini, pemerintah mengembangkan sistem pengadaan
barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE), sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 14 Tahun 2018. Pemerintah Kota
Surakarta telah menerapkan sistem e-Procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa
dengan berbagai metode, seperti seleksi, tender elektronik, dan e-catalogue, yang bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan mencegah praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Namun,
dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik secara internal
maupun eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang memahami
secara mendalam sistem pengadaan elektronik, serta kendala teknis dalam integrasi data.
Sedangkan kendala eksternal mencakup gangguan jaringan internet yang dapat menghambat akses
ke sistem serta kurangnya pemahaman penyedia barang dan jasa dalam mengoperasikan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) di Pemerintah Kota
Surakarta, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dan strategi yang diterapkan untuk
mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis data sekunder, serta didukung oleh
wawancara dengan narasumber dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat
Daerah Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Procurement di
Pemerintah Kota Surakarta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, untuk mengatasi kendala yang masih ada, berbagai strategi telah dilakukan, antara lain
peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis, pemanfaatan teknologi untuk
meningkatkan keandalan sistem, optimalisasi kerja sama dengan penyedia layanan internet, serta
peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada penyedia barang dan jasa.