Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) bagi juru parkir resmi di Jalan Urip Sumoharjo Kota
Yogyakarta. Fokus penelitian diarahkan pada dua hal, yaitu faktor penyebab
rendahnya tingkat kepesertaan juru parkir dalam program BPJS Ketenagakerjaan
serta upaya yang dilakukan oleh juru parkir yang belum menjadi peserta untuk tetap
memperoleh pelindungan hukum.Penelitian ini merupakan penelitian hukum
empiris, yaitu menggabungkan studi kepustakaan dan data lapangan melalui
wawancara serta penyebaran kuesioner kepada juru parkir dan pihak Dinas
Perhubungan Kota Yogyakarta. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan
data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasil dari penelitian
akan disampaikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan beberapa hal yang menjadi faktor penyebab
rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan juru parkir. Pertama,
karena Rendahnya tingkat penghasilan yang diperoleh juru parkir setiap bulannya
sehingga para juru parkir kurang tertarik menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
kedua status sebagai pekerja di luar hubungan kerja yang menyebabkan kewajiban
pendaftaran dilakukan secara mandiri, ketiga kurangnya pemahaman terhadap
perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selanjutnya
mengenai upaya yang dapat dilakukan bagi juru parkir yang tidak terdaftar menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin risiko kecelakaan kerja, antara lain
melalui musyawarah dengan pihak terkait guna memperoleh bantuan atau
kompensasi, serta mengandalkan program jaminan kesehatan, yaitu Kartu
Indonesia Sehat (KIS) yang cakupan manfaatnya tidak dapat disetarakan dengan
program Jaminan Kecelakaan Kerja. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga belum memberikan perlindungan hukum
yang tegas bagi pekerja sektor informal seperti juru parkir.