Permasalahan polusi plastik sekali pakai di Indonesia semakin mendesak
Pemerintah untuk menangani permasalahan ini melalui kebijakan berbasis instrumen
fiskal. Meskipun wacana penerapan cukai plastik telah berlangsung sejak tahun 2016,
kebijakan ini belum mengalami kemajuan apapun dengan berbagai hambatannya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan cukai plastik sekali pakai serta
implementasi kebijakan cukai plastik sekali pakai yang relevan untuk diterapkan di
Indonesia melalui pendekatan Regulatory Impact Assessment.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama,
dengan data survei sebagai pendukung. Data primer dikumpulkan melalui wawancara
semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan dari sisi lingkungan, konsumen, serta
perumus kebijakan dari DJBC, dan survei kepada 432 responden konsumen plastik sekali
pakai. Data dianalisis menggunakan teknik induktif melalui proses coding tematik,
visualisasi dengan NVivo, serta integrasi temuan wawancara dan survei untuk membentuk
narasi kebijakan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan cukai plastik harus berhati-hati
dalam menentukan dasar hukum, objek, dan pembebasan cukai. Insentif fiskal harus
diberikan secara tepat untuk mendorong industri dan inovasi. Pengenaan tarif cukai yang
disarankan ialah Rp500 per kantong plastiksekali pakai atau Rp75.000 per kilogram plastik
sekali pakai. Selain itu, hambatan implementasi juga muncul dari belum solidnya
koordinasi lintas sektor, kesiapan industri, serta keterbatasan insentif bagi pelaku usaha.
Sementara itu, hasil survei willingness to pay menunjukkan bahwa mayoritas responden
bersedia membayar lebih untuk kantong ramah lingkungan, meskipun masih terdapat
kesenjangan antara kesadaran dan perilaku nyata.