Penelitian ini dilakukan karena meningkatnya kompleksitas sengketa hukum siber
yang melibatkan peran Lex Informatica sebagai norma yang lahir dari arsitektur
teknologi, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi, persaingan usaha
digital, dan kedaulatan siber. Problematika muncul ketika Lex Informatica
berinteraksi dengan hukum positif nasional dan hukum internasional, di mana
terdapat ketegangan antara yurisdiksi teritorial negara dan sifat transnasional
platform digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum
normatif dengan analisis komparatif, didukung studi kasus atas putusan penting
seperti Schrems II v. Facebook Ireland (2020), Meta v. Bundeskartellamt di Jerman,
penerapan News Media Bargaining Code di Australia, serta kasus kebocoran data
Tokopedia dan fenomena Bjorka di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Lex Informatica dapat memperkuat efektivitas hukum digital dengan cara
membentuk norma otomatis dalam sistem digital, namun tanpa pengawasan negara
dan harmonisasi internasional, norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran HAM digital. Penelitian ini merekomendasikan tiga model penyelesaian: penguatan asas proporsionalitas dalam setiap regulasi digital, harmonisasi hukum nasional dengan standar global seperti GDPR dan PIPL, serta penerapan Data Protection Impact Assessment (DPIA) sebagai instrumen preventif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi membangun Lex Informatica yang demokratis, adaptif, dan berpihak pada keadilan digital global.