Mass layoffs merupakan tindakan restrukturisasi perusahaan yang kerap terjadi
belakangan ini, dalam satu tahun ke belakang mass layoffs diklasifikasi sebagai
fenomena global. Gelombang PHK yang terjadi di seluruh dunia, membuat tenaga
kerja Indonesia terancam untuk terdampak kapan saja. Angka pengangguran yang
masih tinggi menjadikan perlindungan hukum sebagai urgensi yang harus segera
diselesaikan di Indonesia, untuk memberikan langkah preventif dan langkah
represif bagi tenaga kerja Indonesia, dari dampak yang telah terjadi dan mungkin
terjadi akibat gelombang PHK. Di Indonesia fenomena ini sering kali dilandaskan
dengan alasan efisiensi yang disebabkan oleh kerugian. Namun, belum ada
kejelasan pasti terkait batasan kerugian yang mengarah ke PHK dan batasan PHK
yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
perkembangan hukum ketenagakerjaan dan mengetahui bagaimana peran hukum
ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja menghadapi
mass layoffs. Penulis akan menggunakan metode penelitian normatif dengan
mengutamakan hukum yang berlaku, buku, jurnal, dan pendapat dari para ahli.
Kebarahuan hukum merupakan hal yang diharapkan agar hukum dapat terus
memberikan perlindungan seiring berkembangnya zaman, sehingga hukum harus
terus relevan dengan masalah yang ada dan akan ada.