Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta
terkait perizinan usaha penyalur pekerja rumah tangga dan implikasinya terhadap
pelaksanaan perizinan tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami
bagaimana peraturan yang berlaku dalam sistem perizinan berbasis risiko
mempengaruhi prosedur perizinan bagi penyalur pekerja rumah tangga, serta
kendala-kendala yang dihadapi baik oleh pemerintah maupun oleh pelaku usaha.
Penelitian ini mengumpulkan data dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan
perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan didukung dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait,.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk
menyederhanakan proses perizinan, masih terdapat tantangan signifikan dalam hal
pemahaman dan penerapan sistem OSS (Online Single Submission) oleh pelaku
usaha. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai prosedur perizinan
menjadi hambatan utama dalam kelancaran proses tersebut. Penelitian ini
merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan pengembangan platform OSS yang
lebih user-friendly, serta pendampingan intensif bagi pelaku usaha agar proses
perizinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.