PRT memberikan kontribusi besar bagi sektor ekonomi, tetapi sebagai salah satu
pekerjaan informal PRT selama ini belum mendapatkan upah yang dapat memenuhi
standar kehidupan layaknya. Padahal ketentuan konstitusi telah menjamin setiap
warga negaranya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak bagi
kemanusiaan. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis
bagaimana perlindungan pemenuhan hak upah layak bagi PRT dan kemudian juga
menganalisis apakah RUU PPRT sebagai ius constituendum telah memberikan
pemenuhan upah layak bagi PRT. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan
gambaran terkait dengan pengupahan layak bagi PRT, serta memberikan acuan dan
kontribusi bagi pengaturan hukum perlindungan pekerja rumah tangga. Hasil dari
penelitian ini ialah perlindungan hukum preventif yang diberikan hukum positif
Indonesia dapat ditempuh melalui ketentuan perjanjian yang terdapat dalam KUH
Perdata dan perlindungan hukum represif dilakukan melalui mekanisme
wanprestasi. Namun, ketentuan upah berdasarkan kesepakatan ini belum
memberikan perlindungan maksimal terhadap pemenuhan upah layak bagi PRT.
Sedangkan RUU PPRT dinilai masih belum memberikan perlindungan maksimal
karena menyandarkan ketentuan upah melalui kesepakatan.