Perjanjian kontrak merupakan aspek yang sangat penting ketika memulai
sebuah proyek konstruksi. Selain sebagai media untuk mencapai kesepakatan
antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, perjanjian kontrak juga
diperlukan demi meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan dalam
proyek konstruksi. Dalam beberapa proyek di Indonesia, khususnya pada proyek
swasta yang dibiayai oleh bank asing, Kontrak FIDIC sudah cukup dikenal.
Kontrak FIDIC sudah diterapkan dalam beberapa proyek konstruksi di Indonesia,
seperti pada pembangunan Tol Cipali dan MRT. Kontrak FIDIC dinilai lebih
seimbang dibandingkan dengan syarat-syarat umum kontrak pada Permen PUPR
No. 14 Tahun 2020 karena dianggap menganut prinsip fair and balance (setara
dan seimbang). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan FIDIC Red Book
1999 (buku FIDIC Merah 1999) yang akan diperbandingkan dengan isi-isi dari
Permen PUPR No. 14 Tahun 2020. Hal yang menjadi pertimbangan adalah syaratsyarat
umum kontrak pada kedua dokumen tersebut, terutama dalam hal
pengadaan kontrak, proses pembayaran, dan pemutusan kontrak. Penulis
menggunakan metode kualitatif berupa analisis deskriptif kualitatif dalam
menganalisis data yang diperoleh dari proses wawancara dengan pakar dan studi
literatur. Dan penulis mendapat kesimpulan bahwa kontrak FIDIC lebih setara dan
seimbang dibandingkan dengan PUPR No. 14 Tahun 2020 karena dokumen
FIDIC Red Book 1999 memaparkan syarat-syarat kontrak konstruksi dengan lebih lengkap dan detail.