Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pengaturan Citizen Lawsuit di Indonesia: Problem dan
Solusi dalam Penuntutan Hak Sipil Warga Negara”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan
mengetahui dan mengkaji dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam
mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan citizen lawsuit dan
politik hukum pengaturan citizen lawsuit ke depan agar mampu mengakomodasi penuntutan
hak-hak warga negara secara jelas, dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil warga
negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum dan
juga dilakukan studi perbandingan hukum di negara lain tentang pengaturan citizen lawsuit.
Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis
hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian dan
pembahasan mengenai dasar-dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam
mempertimbangkan dan memutus perkara dengan mekanisme gugatan citizen lawsuit yaitu
Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1) Pasal 10 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 17
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 13 UndangUndang

Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and
Political Rights. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum dalam mekanisme gugatan citizen
lawsuit masih belum terwujud sehingga sangat perlu untuk diatur secara tegas mengenai
mekanisme citizen lawsuit supaya ada keseragaman dalam penerapan hukum dan tidak
menimbulkan ketidakpastian. Penulis mendasarkan pada studi banding dengan negara lain
yang memiliki kesamaan terkait unsur-unsurnya dan mengadopsi praktik-praktik citizen
lawsuit di Amerika. Pengaturan mengenai citizen lawsuit dituangkan ke dalam Peraturan
Mahkamah Agung, sehingga lebih bersifat jelas dan komprehensif dalam penuntutan hak sipil
warga negara.