Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya Upah Minimum Provinsi dan
tingginya kebutuhan hidup di DKI Jakarta. Tujuan dilakukannya penelitian ini
adalah untuk mengetahui pemenuhan asas kesejahteraan dalam sistem penggajian
yang diterapkan bagi PNS DKI Jakarta. Rumusan masalah yang diangkat oleh
peneliti adalah bagaimana pemenuhan asas kesejahteraan dalam kebijakan sistem
penggajian Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta setelah berlakunya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jenis
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder
sebagai data utama. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku,
jurnal, internet, dan wawancara dengan Kasubbid Kesejahteraan Pegawai, Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. Metode analisis data yang digunakan
adalah deskripsi hukum normatif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum
positif, intepretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah upaya pemenuhan asas kesejahteraan di dalam sistem
penggajian PNS DKI Jakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 dilakukan dengan pemberian gaji, tunjangan dan diikut sertakan ke dalam
program pokok, serta diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang
sifatnya sebagai suplemen penunjang.