Tesis ini berjudul “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang

Kehutanan Dengan Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Panas Bumi di

Kawasan Hutan Konservasi”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk

mengetahui dan mengkaji harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang

kehutanan dengan bidang pemanfaatan sumber daya alam panas bumi di kawasan

hutan konservasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan

pendekatan politik hukum dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data

berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Metode pengumupulan data menggunakan studi pustaka dan

wawancara. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis dengan

menggunakan metode analisis hukum.proses berpikir deduktif digunakan untuk

menarik kesimpulan. Teori sistem hukum teori hukum pembangunan dan teori

pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai pisau analisi dalam mengkaji hasil

penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa diterbitkannya Peraturan

Pemerintah Nomor 108 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Alam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Jasa

Lingkungan Panas Bumi dan Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan

Taman Wisata Alam pengaturan tentang pemanfaatan sumber daya alam panas

bumi di kawasan konservasi menjadi lengkap. Sehingga pemanfaatan panas bumi

dapat dilakukan di semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona

inti dan zona rimba pada taman nasional. Hakekat dari pemanfaatan panas bumi

tetaplah kegiatan pertambangan, akan tetapi pemanfaatan sumber daya alam panas

bumi juga harus melihat perkembangan pembangunan berkelanjutan yang tidak

hanya mementingkan perkembangan ekonomi, tetapi juga tetap memperhatikan

dan mempertimbangkan keberadaan hutan konservasi terutama fungsi dari hutan

konservasi yang merupakan tempat bagi pengawetan keanekaragaaman tumbuhan

dan satwa serta ekosistemnya.