Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperbolehkan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan bahwa; pertama, terjadi pergeseran paradigma calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah pasca reformasi. Kedua, adanya semangat dari pihak pemohon dan lembaga yang menguji (Mahkamah Konstitusi) untuk, menata ulang sistem pemilihan kepala daerah demi melindungi hak setiap warga Negara dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan, politik hukum, peraturan perundang – undangan, dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: (a) terjadi pergeseran paradigma calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah pasca reformasi, (b) terjadi beberapa kendala dalam pemilihan kepala daerah pada 9 Desember 2015 yang memberatkan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, dan (c) perlu adanya rekonstruksi ulang sistem pemilihan kepala daerah.