Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Dalam
Hubungan Dengan Desentralisasi Di Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan penelitian
empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kebijakan kebijakan pemerintah daerah
dalam hubungan dengan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah tidak menyalahgunakan
wewenangnya dalam mengeluarkan kebijakan khususnya dalam kebijakan pertambangan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi dan ekologi untuk membantu
pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga kebijakan kebijakan pemerintah
daerah mampv mensejahterakan rakyat.
Hasil dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mendesain desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris. Desain disentrailsasi
asimetris ini dikarenakan model Desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan
bahwa daerah memiliki tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi daerah, dan
jumlah penduduk yang berbeda antara satu dengan lainnya.Model desentralisasi seragam
yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam pengembangan struktur birokrasi
yang efisien dan aparatur yalig profesional, mengingat kompetensi dan kebutuhan mereka
yang berbeda-beda.
2. Menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib pemerintah Kabupaten Timor Tengah
Utara.
3. Kebijakan pertambangan harus berdasarkan kajian sosiologi
ekologi.