Penelitian ini dengan judul: “Implementasi Hak Menguasai Dari Negara Terhadap
Pengakuan Hak Ulayat Atas Hutan Adat Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua”. Tujuan
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pertama, mengetahui dan menganalisis konsep
dan implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat
Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua; kedua, mengetahui dan menganalisis kendala-kendala
implementasi hak menguasai dari negara terhadap pengakuan hak ulayat atas hutan adat
Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dan; ketiga, mengupayakan solusi untuk mengatasi
kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengakuan terhadap hak ulayat atas hutan
adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui studi pustaka dan
wawancara dengan mengkajinya dari perspektif teori kekuasaan negara, teori desentralisasi
asimetris dan teori hak ulayat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, negara sebagai lembaga tertinggi
yang memiliki kewenangan hak menguasai dari negara mengakui dan menghormati hak-hak
masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, pengakuan tersebut
dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sampai pada
peraturan daerah; kedua, adapun kendala dalam pengakuan hak ulayat atas hutan adat bahwa
dari segi perundang-undangan adanya pembatasan, segi teori telah mengesampingkan teori
desentralisasi asimetris, teori partisipasi, teori kebijakan dan teori pelaksanaan, serta
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dapat
mengakibatkan konflik serta kurangnya sosialisasi pemerintah Kabupaten Jayawijaya
Provinsi Papua terhadap fungsi pemetaan mengakibatkan tidak terdokumentasi dengan baik
batas-batas wilayah adat;ketiga, pemerintah pusat berupaya mensinkronkan perundangundangan
tingkat tinggi sampai tingkat rendah agar dapat mensejahterakan masyarakat
hukum adat yang bersangkutan, berupaya menerapkan teori desentralisasi asimetris, teori
partisipasi, teori kebijakan dan teori pelaksanaan dalam pembuatan peraturan perundangundangan
agar tercapai otonomi daerah sesuai dengan persoalan daerah masing-masing,
Pemerintah berupaya memberikan sosialisasi guna memberikan pemahaman masyarakat
terhadap peraturan perundang-undangan serta fungsi pemetaan batas-batas wilayah.