Psikologi hukum merupakan cabang metode studi hukum yang masih muda,
yang lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi
hukum, terutama kebutuhan bagi praktik penegakkan hukum, termasuk juga
kepentingan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Psikologi hukum di
Indonesia dewasa ini, masih dalam taraf mencari batasan ruang lingkup untuk
pembahasan materi yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan hukum dengan
faktor perilaku dan kejiwaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan
peraturan perundang-undangan dalam mengakomodasi arti penting penerapan
psikologi hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan
hukum dalam tindak pidana perkosaan, serta bertujuan untuk mengetahui tentang
penerapan psikologi hukum dalam tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan
secara normatif berdasarkan sumber data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan wawancara. Dalam penelitian
ini, analisis dilakukan dengan cara mengolah secara sistematis bahan-bahan
penelitian dengan membuat klasifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa adanya peraturan perundangundangan
yang telah mengakomodasikan arti pentingnya penerapan psikologi
hukum dalam proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam
tindak pidana perkosaan serta terlaksananya penerapan psikologi hukum dalam
proses peradilan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana
perkosaan.