Tesis ini berjudul “Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai State Auxiliary Body
dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui
konsekuensi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai state auxiliary body dalam
sistem ketatanegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi
Komisi Pemberantasan Korupsi serta upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan politik hukum. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa konsekuensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai state
auxiliary body dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ialah independensi dan keberadaan
Komisi Pemberantasan Korupsi tergantung politik hukum negara. Independensi yang
dimaksud dalam pengertian kelembagaan maupun dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi. Kendala-kendala yang
dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait eksistensinya ialah keterbatasan
kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, keterbatasan dukungan politik, dan kultur
hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatsi kendala-kendala tersebut yaitu
membangun sinergitas antar lembaga penegak hukum, perlindungan hukum bagi aparat
Komisi Pemberantasan Korupsi, dan dukungan negara bagi Komisi Pemberantasan Korupsi.