Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas bagi Pemerintah Daerah dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Konsekuensi yang muncul adalah kewenangan dalam berotonomi ini hams diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui seberapa baik kinetja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penilaian kinetja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul ini didasarkan pada Derajat Desentralisasi Fiskal, derajat kemandirian daerah, Rasio efektivitas, Rasio Efisiensi dan rasio aktivitas dan rasio keserasian. hasiil penelitian menunjukan bahwa kinerja pemerintah Kabupaten Bantul belum dapat dikategorikan baik.