Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak penerapan peraturan pemerintah yang
baru, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, tentang Pajak Penghasilan yang
harus dipenuhi oleh UKM. Sebelum penerbitan peraturan baru, UKM yang tidak
menyelenggarakan pembukuan dan memiliki omset tidak lebih dari IDR4.8 miliar per tahun
diperbolehkan untuk menghitung perhitungan pajak penghasilan dengan norma
penghitungan. Dalam perhitungan menggunakan norma penghitungan, kondisi wajib pajak
diperhitungkan dengan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Sementara dalam aturan
baru, perhitungan pajak penghasilan tidak memperhitungkan PTKP lagi, bahkan pajak yang
dipungut adalah final. Oleh karena itu, banyak orang menganggap bahwa pelaksanaan aturan
baru menempatkan beban pada UKM sehingga tidak sesuai dengan program pemerintah
untuk memajukan perekonomian rakyat melalui pengembangan UKM.
Penelitian ini mensimulasikan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan norma
penghitungan dan berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 yang mulai berlaku 1 Juli 2014. Hasil
perhitungan ini, dibandingkan dengan menggunakan Paired Sample T test.
Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan PP Nomor 46 tahun 2013 akan
merugikan wajib pajak jika omset kecil dan jika norma perhitungan di bidang bisnis
sama dengan atau lebih rendah dari 4,5%.